Palu, Sulawesi Tengah. Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah gelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Perangkat Daerah terkait dalam rangka pelaksanaan ekspos survei rawan pangan pada Desa Bambu Kecamatan Una-una Kabupaten Tojo Una-una sebagai salah satu rangkaian pelaksanaan inovasi terminal dan transportasi pangan terpadu (Tetra Pandu) tahun 2024. Bertempat di Aula Nagaya BRIDA. Rabu (13/3/2024).
Dalam sambutan Kepala BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah, Faridah Lamarauna, mengatakan bahwa dalam kegiatan FGD ini akan mengekspos beberapa data, yang mana BRIDA Provinsi menjadi penanggung jawab terkait kebutuhan data-data dalam rangka pelaksanaan Terta Pandu. Nantinya dari data-data tersebut, akan ditelaah dan diolah kembali oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Dari data ini juga nanti kita akan mengetahui apa yang akan kita lakukan dalam rangka kegiatan tetra panda di Desa Bambu ini” ungkap Faridah.
Pada tahun 2024 ini, Faridah Lamarauna, mengukapkan terdapat tiga kabupaten yang menjadi lokus pelaksanaan tetra pandu, yakni Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Donggala. Tetra Pandu sendiri direncanakan akan dilaunching pada bulan april tahun 2024. Faridah Lamarauna, juga mengatakan nantinya pada launcing tersebut, BRIDA Provinsi Sulawesi Tengah akan menyerahkan bantuan berupa alat penangkap ikan bagi nelayan bagan dan juga kelapa genjah varietas raja yang merupakan hasil riset BRIDA Provinsi.
“Pemberian bantuan ini tentunya disesuaikan dengan kondisi yang ada di Desa Bambu itu sendiri” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi II, Moh. Saleh, turut menjelaskan konsep dasar dari inovasi tetra pandu. Moh. Saleh, menjelaskan bahwa saat ini tetra pandu tengah ditetapkan menjadi salah satu inovasi pemerintah daerah dalam rangka mengurangi desa rawan pangan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Adanya inovasi ini diharapkan dapat membuat langkah maju dari kemampuan masyarakat untuk mengakses makanan yang cukup, aman, berkualitas, bernutrisi dan mudah didapat.
Maksud dari akses makanan pada pelaksanaan tetra pandu sendiri yaitu berkaitan dengan kualitas dan kuantitas dari makanan yang dikonsumsi, pemahaman tentang nilai nutrisi dari makanan, tersedianya makanan yang cukup, pemberian makanan yang sesuai, sanitasi dan kebersihan serta kemampuan daya beli.
“Jadi akses yang dimaksud ini semacam sub pilar yang memiliki indikator. Indikator tersebut harus disesuaikan dengan arsitektur kinerja kita di OPD” ungkap Saleh.
Moh. Saleh mengungkapkan, terdapat empat kebaruan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan inovasi tentra pandu. Kebaruan yang pertama yaitu, adanya terminal pangan yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah terkait tingginya harga pangan, diversifikasi makanan yang sangat rendah, dan memotong sistem tata niaga (tengkulak). Kebaruan kedua yang ingin dicapai yaitu transportasi pangan yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti pola distribusi pangan, kecukupan konsumsi yang mengikuti jumlah kalori per kapita, pencapaian pola skor pangan harapan dan akselerasi akses makanan.
Kebaruan selanjutnya dalam inovasi ini yaitu, konsep keterpaduan pangan yang ditujukan kepada isu-isu permasalahan pangan yang dilakukan secara sektoral, mengintegrasi antara tugas dan fungsi pada sektor pangan. Kebaruan berikutnya yaitu mengintegrasi sasaran dari konsep yang telah ditentukan dan bersentuhan dengan daerah kemiskinan ekstrem, stunting, daerah-daerah tertinggal dan lain-lain.
Pada kesempatan itu juga, Moh. Saleh, menyebutkan beberapa isu yang menyebabkan daerah rawan pangan meningkat, diantaranya seperti distribusi pangan yang tidak merata yang disebabkan oleh kondisi geografis, harga pangan yang tinggi akibat inflasi, dan kurangnya transportasi yang dikhususkan untuk pangan.
FGD tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi terkait data dan kondisi Desa Bambu yang dalam kesempatan tersebut langsung dijawab langsung oleh Sekretaris Desa Bambu, Ramli, sehingga nantinya OPD-OPD yang masuk pada tim kerja pelaksanaan inovasi tetra pandu dapat mengintervensi sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
Turut hadir: Perwakilan Dinas P2KB Prov. Sulteng, perwakilan Dinas Sosial Prov. Sulteng, perwakilan Dinas P3A, perwakilan Dinas TPH, perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM, perwakilan Disperindag, Perwakilan Dinas Kelautan, perwakilan DPRD Prov. Sulteng, BRIN, akademisi.
Sumber: PPID BRIDA Prov. Sulteng.