PALU – Bertempat di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada Jumat (20/2/2026), Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja 100 Hari Kerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2026 berdasarkan IKU dan Pakta Integritas.
Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. Anwar Hafid, M.Si., memimpin langsung jalannya kegiatan, menekankan bahwa momentum ini merupakan instrumen penting dalam manajemen pemerintahan. Beliau menegaskan “Bukan Sekadar Formalitas Penandatanganan ini adalah janji nyata untuk meninggalkan pola kerja lama.”
Fokus utama terletak pada percepatan pelayanan publik, transparansi akses informasi, serta pencapaian output yang memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, perjanjian kinerja juga menggarisbawahi komitmen terhadap ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan keputusan yang berbasis bukti (evidence-based policy making). Selain itu, pentingnya mendorong budaya inovasi di setiap lini birokrasi, serta akselerasi digitalisasi dalam proses bisnis pemerintahan, menjadi pilar utama untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan perangkat daerah, pejabat struktural (Eselon III dan IV), pejabat fungsional, hingga aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Partisipasi menyeluruh ini menunjukkan adanya keselarasan langkah dalam mengeksekusi program-program prioritas yang telah ditetapkan.
Melalui perjanjian kinerja 100 hari ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupaya membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil (result-oriented). Langkah ini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel guna mengakselerasi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.