Jakarta – Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Sulawesi Tengah berpartisipasi dalam kegiatan Sosialisasi dan Kick-Off Meeting Penginputan dan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tahun anggaran 2024, tahun ukur 2025. Bertempat di Hotel Arcadia, Senin (20/10/2025).
Acara yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dibuka oleh Kepala BSKDN Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendetail mengenai mekanisme penginputan data dan pengukuran IPKD, serta mendorong peningkatan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.
Tidak hanya dihadiri secara langsung oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah di tingkat provinsi, kegiatan ini juga dihadiri secara daring oleh OPD penanggung jawab IPKD yang ada di Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Dalam sosialisasi tersebut, BSKDN Kemendagri menyampaikan informasi terbaru mengenai indikator-indikator IPKD, metodologi pengukuran, timeline penginputan data, hingga pada manfaat IPKD serta tindak lanjut hasil pengukuran.
Keikutsertaan BRIDA Sulteng dalam kegiatan ini merupakan wujud komitmen untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Sulawesi Tengah. Melalui pemahaman indikator IPKD dan mekanisme pengukurannya, nantinya dapat membantu dalam mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan merumuskan strategi peningkatan yang tepat.
Setelah sosialisasi tersebut, nantinya akan dilanjutkan dengan penginputan data pengukuran IPKD Provinsi se-Indonesia yang terdiri dari Dokumen Perencanaan, Dokumen Penganggaran, Dokumen Penyerapan, Dokumen Audit Pemeriksaan LKPD tahun 2024.
Tim IPKD Prov. Sulteng telah melakukan beberapa perbaikan dan evaluasi, diharapkan nilai pengukuran IPKD Prov. Sulteng tahun anggaran 2024 tahun ukur 2025 dapat meningkat tutur Agustin Tobondo yang merupakan sekretaris tim pengukuran IPKD Prov. Sulteng.
Sumber: PPID Brida Prov. Sulteng.